oleh

Masyarakat Miskin Tak Punya KTP, Dewan Pati Berharap Peran Pemerintah di Segala Lini

Pati, Mitrapost.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap pemerintah segala lini berperan aktif untuk menyukseskan program pemerintah. Terutama pemerintah dari lini yang paling bawah.

“Seharusnya Perangkat (Desa) dan pendamping programnya yang harus proaktif,” ujar anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Muntammah kepada Mitrapost.com, Sabtu (16/5/2020).

Menurutnya, proses-proses pendataan untuk penerima bantuan sosial, baik bantuan sosial reguler maupun bantuan sosial penanganan Covid-19 dilaksanakan oleh RT dan 2 relawan dari warga RT setempat didampingi oleh pendamping program.

“Data tersebut dikumpulkan di desa dan kemudian desa melaksanakan musyawarah desa untuk verifikasi dan validasi. Jika proses-proses itu dilalui dengan benar maka tidak ada kalimat ‘orang miskin kelewatan tidak dapat bantuan sosial’,” tutur politisi PKB ini.

Baca juga: Pemkab Pati Salurkan BLT Dana Desa Secara Simbolis

Dari data yang dimilikinya di Kabupaten Pati ada sekitar 5.000 warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah membuat surat edaran yang memprioritaskan perekaman bulan Mei untuk warga calon penerima bantuan sosial yang belum mempunyai NIK.

“Ada 5000-an warga yang belum melakukan rekam KTP elektronik,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan seorang janda tua miskin tidak mendapatkan bantuan sosial karena tidak mempunyai KTP elektronik (e-KTP). Karena tidak mempunyai e-KTP ini, janda tersebut tidak terdaftar sebagai masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial dari program-program pemerintah.

Ketua RT setempat, Raharjo, telah membantu warganya dengan mengurus dan melakukan pendampingan dalam proses pembuatan e-KTP. (ADV/UH/UP/SHT)

Baca juga: BLT Dana Desa Tidak Diambil, Dispermades Pati: Tidak Ada Prosedur Khusus

Komentar

Berita Terkait