Apjati: Kemungkinan Akhir Juni TKI Diberangkatkan, Semoga Protokol Kesehatan Jalan

Pati, Mitrapost.com – Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, mengindikasikan akhir bulan ini tenaga migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) akan diberangkatkan kembali.

“Ini ada tanda-tanda. Harapannya bulan Juni akhir ini sudah dibuka lagi,” ujar Endro kepada Mitrapost.com, Rabu (3/6/2020).

Namun, tidak semua TKI dapat diberangkatkan pada akhir Juni ini. Endro mengatakan hanya negara membuka aksesnya yang dapat dimasuki TKI.

“Di antaranya Hongkong dan Taiwan,” lanjut Endro.

Sebelumnya, pada pertengahan bulan Maret lalu, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) nomor 151 tahun 2020 yang berisi tentang penghentian sementara pemberangkatan tenaga migran ke luar negeri.

“Saat itu, saya juga berkomunikasi kenapa ini tiba-tiba. Padahal, negara tujuan penanganan kasus corona lebih baik dari pada kita. Mungkin kalau masalah jumlah mungkin banyak. Tapi korban meninggal seperti Singapura, Hongkong, dan Taiwan itu rata-rata presentasenya dibawah satu persen,” tutur Endro.

Mendengar keluhannya itu, kata Endro, Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan keputusan itu adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyakat Indonesia. Hal ini diharapkan agar tidak meluasnya kasus positif Covid-19

“Dan (Indonesia) mempunyai kewajiban kepada dunia untuk jangan sampai menularkan. Dari negeri luar (yang mau) masuk juga ndak bisa, dari dalam (yang mau) keluar juga terbatas,” lanjut Endro menirukan perkataan Menteri Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan saat itu, menjanjikan akan membuka apabila situasi membaik. Maka dari itu, melihat kondisi saat ini, Apjati sedang berkonsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

“Ini kita melalui DPP Apjati Jakarta, (saat ini) juga konsultasi dengan Ibu Ida Fauziah. Beliau mengatakan mungkin saat kondisi membaik dan ada aba-aba dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada akhir bulan ini Kepmen itu akan dicabut,” kata Endro.

Meskipun demikian, Endro berharap pemerintah menyiapkan protokol kesehatan apabila mencabut Permen ini. Ia tak mau ada permasalahan baru atau klaster-klaster baru apabila tidak disiapkan dengan baik.

“Jangan sampai warga-warga yang sehat nanti kecampur dengan orang yang terpapar karena tidak adanya fasilitas kesehatan,” tandasnya. (*)

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook dan instagram

Redaktur : Ulfa PS

Umar Hanafi

Wartawan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami