Jakarta, Mitrapost.com – Percepatan pengesahan UU Cipta Kerja di Rapat Paripurna DPR RI, masih dipertanyakan oleh Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan. Pasalnya, masih banyak RUU yang masih menuai pro kontra dan perlu mendengarkan aspirasi rakyat kecil.
Ia menilai langkah mempercepat pengesahan ini dapat menjadi preseden buruk bagi lembaga legislatif. Apalagi, langkah ini muncul setelah marak pemberitaan akan dilakukannya demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) oleh kalangan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya.
“Langkah mempercepat Rapat Paripurna mengindikasikan tidak didengarnya aspirasi rakyat kecil terkait RUU Cipta Kerja. Langkah ini akan semakin menurunkan bahkan mematikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI,” ujar Syarief dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Menurutnya, RUU ini sangat merugikan masyarakat sebab tidak berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil.