Pati, Mitrapost.com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sederhanakan regulasi kepengurusan BPJS (Penerima Bantuan Iuran) PBI APBD.
Hal ini merespons fenomena non-aktifnya kartu BPJS Kesehatan gratis beberapa waktu yang lalu. Non-aktifnya kartu tersebut diketahui karena tidak adanya pemantauan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bukan lantaran penerima bantuan iuran tidak menggunakannya selama 6 bulan.
Baca juga: Pandangan Dewan Terkait Wacana UMKM Terhubung Perbankan, Perpajakan, dan BPJS
Muntamah menilai, Regulasi tersebut menyulitkan masyarakat.
“Saat ini banyak BPJS PBI yang untuk keluarga benar-benar tidak mampu tiba-tiba non-aktif,” kata Muntamah mewakili fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati beberapa waktu yang lalu.
Muntamah berharap prosedur yang rumit disederhanakan agar kartu BPJS PBI bisa aktif kembali.
Baca juga: Kasus Bunuh Diri Siswi SMA, Dewan Pati Imbau Guru Utamakan Pendampingan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
