oleh

Peserta Ujian Perangkat Desa di Pati Diikuti Warga Pati Hingga Bekasi

Pati, Mitrapost.com Sebanyak 983 orang akan berebut posisi perangkat desa di 109 desa di Kabupaten Pati. Para peserta ini berasal dari bermacam daerah. Mulai dari Kabupaten Pati sendiri hingga dari Bekasi.

“Pada pengisian perangkat desa, juga dimeriahkan pelamar dari beberapa daerah seperti Bekasi, Jogja, Purwodadi, Demak dan lainnya,” ujar Kasubag Bina Pemerintah Desa Setda Pati, Fendy Eko Sulistianto, belum lama ini.

BPKAD Pati

Mereka akan mengikuti ujian tertulis dengan sistem Lembar Jawab Komputer (LJK) di 5 SMP di Kabupaten Pati, yakni SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4 dan SMP 7. Setiap ruangan nantinya akan diisi maksimal 22 orang setiap ruangan.

Hal ini sebagai bagian dalam penerapan protokol kesehatan agar para peserta terhindar dari penularan virus corona.

Jabatan yang paling diminati para peserta ini adalah Kaur Perencanaan yang jumlahnya mencapai 419 orang.

Syarat mengikuti, dari hasil tahapan uji publik. Minimal ada 2 calon yang memenuhi persyaratan pada satu formasi.

“Sehingga ketika hal itu tidak terpenuhi, tentu pengisian perangkat desa tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Baca juga: 983 Peserta Berebut Jadi Perangkat Desa di Pati Hari Ini

Sementara itu, Bupati Kabupaten Pati Haryanto menegaskan para peserta yang mendaftar tidak memiliki keistimewaan. Mereka akan diperlakukan sama dalam sistem penilaian.

“Yang nilainya yang tertinggi yang lolos. Ndak ada perbedaan dari Pati maupun luar Pati,” katanya.

Namun, lanjutnya, para peserta yang sebelumnya sudah mengabdi di desa tujuannya akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 20 persen.

“Nilai pengabdian sebanyak 20%. Sedangkan untuk pengabdian tentu hanya dimiliki calon dari desa setempat,” terangnya.

Sumber dana ujian perangkat desa ini bersumber dari APBD. Sedangkan penyelenggara ujian berasal dari pihak desa setempat yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau universitas sebagai tim penilai. Hasil ujian bakal diumumkan maksimal pada 23 November.

Penggandengan universitas ini sebagai upaya agar tidak adanya kongkalikong panitia penyelenggara dengan peserta.

Sebab sebelumnya banyak isu yang beredar di masyarakat bahwa ada pungutan dari puluhan juta hingga ratusan juta agar peserta lolos ujian ini. (*)

Baca juga:

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur : Ulfa PS

Tentang Penulis: Umar Hanafi

Gambar Gravatar
Wartawan

Berita Terkait