oleh

Honor Tim Pemakaman Covid-19 Baru Cair, Begini Penjelasan Dewan

Pati, Mitrapost.com – Hari ini (7/1/2021) 16 orang dari tim pemakaman covid-19 mendapatkan hak atas honornya. Pemberian honor diberikan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati.

Martinus mengatakan, baru diserahkannya insentif oleh tim pemakaman hari ini karena para relawan  secara regulasi belum melengkapi formulir administrasi.

Baca juga: Dewan Pati Pantau Pelunasan Honor Relawan Pemakaman Janazah Covid-19

Martinus mengatakan di lapangan kasus kematian yang membutuhkan pemakaman ala Covid-19 membludak sehingga para tim tidak sempat mengurusi administrasinya.

“Syarat pencairan anggaran kan ada SPJ yang harus dilengkapi, ini yang tercecer. Mereka terlalu aktif di lapangan, pikiran dan fisik fokus di sana sehingga tidak sempat melengkapi dokumen,” kata Martinus Budi Prasetya selaku Kalakhar (Ketua Pelaksana Harian) BPBD kepada Mitrapost.com.

Baca juga: Perda HIV/AIDS Diresmikan, Dewan: Guna Penanggulangan

Terkait persoalan administrasi ini juga disorot oleh pihak DPRD Pati. Wisnu Wijayanto, Ketua Komisi D DPRD Pati dalam rapat perdana dari komisi D membenarkan alasan keterlambatan pemberian honor tersebut.

“Memang benar ada keterlambatan karena SPJ dan persyaratan yang belum terpenuhi dari kepala desa mungkin dilaksanakan pemakaman pada malam hari, sehingga tim pemakaman kelupaan dan sebab itu belum bisa dicairkan,” kata Wisnu saat rapat perdana Komisi D, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Dewan Pati Respons PP Kebiri Kimia Predator Seksual

Kemudian atas pengawalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), barulah persyaratan administrasi ini diserhanakan agar para relawan segera mendapatkan haknya.

“Dengan Komisi D, Kamis siang hak para relawan diberikan meskipun dokumen belum dibuat,” timpal Martinus.

Dokumen administrasi kini diganti dengan bukti resume medis dan permohonan memakamkan jenazah dengan protokol kesehatan dari rumah sakit terkait.

Baca juga: Dewan Pati Respons PP Kebiri Kimia Predator Seksual

Syarat kedua, yaitu dengan menyertakan surat keterangan dari kepala desa atau perangkat terkait yang menyatakan bahwa pihak bersangkuran benar menjadi relawan covid-19 dan melaksanakan tugas.

“Dengan dua dokumen itu bisa dijadikan bukti cairnya dana,” pungkas Martinus.(Adv/MA/AZ/SHT)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

 

Komentar

Berita Terkait