Pati, Mitrapost.com – Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indoensia (NKRI), Narso, merespon kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati tentang refocusing anggaran daerah untuk penanganan Covid-19 tahun 2021.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta transparansi terkait besaran dan rincian refocusing anggaran, baik kepada pihak DPRD maupun kepada warga sipil.
“Ketika ada refocusing atau mencorek anggaran infrastruktur dan lain, kita harap ada komunikasi baik eksekutif (Pemkab) dan legislatif (DPRD) juga ke masyarakat,” kata Narso pada Kamis (4/3/2021) lalu.
“Masyarakat sudah tau program pemerintah ini seperti apa. Kalau program-program ini di-cancel mestinya masyarakat tau, harus ada transparansi item atau apa saja yang di-cancel,” imbuhnya.
Adanya refocusing tersebut pemerintah pun menunda beberapa rencana pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gedung diklat dan pembangunan dua taman di gapura masuk Kabupaten Pati.
Baca juga: Refocusing Anggaran, Cara Pamungkas Kejar Pemulihan Ekonomi
Pembangunan gedung kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) juga tahun ini akan ditunda. Hal ini diungkapkan oleh Turi Atmoko selaku Kepala BPKAD.
Turi juga menyebut berbagai biaya operasional pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Pati, seperti pengadaan komputer dan ATK dipangkas tahun ini.
Pemkab Pati menganggarkan Rp138 milliar untuk dana penanganan Covid-19 tahun 2021. Jumlah ini dapat bertambah tergantung perkembangan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Pati.
Diketahui agenda refocusing anggaran ini adalah kebijakan serentak yang diambil seluruh pemerintah daerah berdasarkan instruksi langsung dari pemerintah pusat.
Dalam surat edaran (SE) No SE-2/PK/2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) meminta kepala daerah untuk melakukan penyesuaian penggunaan TKDD. (Adv)
Baca juga: Refocusing 2021, Anggaran Penanganan Covid-19 di Pati Rp138 Miliar
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Ulfa
Wartawan Area Kabupaten Pati