oleh

Pembentukan Raperda PMKS Jadi Solusi Kesejahteraan Masyarakat

Pati, Mitrapost.com Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wardjono, mengatakan diperlukan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang fokus menuntaskan permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS).

Hal tersebut disampaikan Wardjono dalam rapat paripurna bersama Bupati Pati yang membahas tiga hal, salah satunya PMKS pada Senin (22/3/2021).

Menurutnya di Kabupaten Pati masih banyak masyarakat yang kesejahteraan sosialnya masih belum terbantu dan teratasi dengan baik.

“Kami memprakarsai adanya Raperda Penyelenggaraan dan Penanganan (PMKS). Karena dengan adanya peraturan tersebut penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat terarah, terpadu dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai kewajiban ikut serta dalam menyejahterakan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan payung hokum, dalam hal ini adalah dengan pembentukan raperda PMKS.

Baca juga: Raperda PMKS Perlu Diinisiasi Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial

Komisi D DPRD Kabupaten Pati menjelaskan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, termasuk perkembangan potensi sistem sumber kesejahteranan sosial.

Selain itu, penanganan PMKS dapat dilakukan oleh Pemda secara lintas sektoral bersama-sama dengan masyarakat melalui program-program penanganan masalah sosial dengan pendekatan yang menyeluruh. Selain itu juga melibatkan perangkat terkait sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Baca juga: Normalisasi Kali Es, 105 Bangunan Liar Dibongkar

Menangani PMKS diperlukan kegiatan yang preventif, inovatif, rehabilitatif, perlindungan, dan pengembangan.

“Pemerintah semestinya menyediakan pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial,” pungkasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Darah menyebutkan DPRD Kabupaten mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam Pasal 150 huruf b disebutkan bahwa fungsi pembentukan Peraturan Daerah dengan mengajukan hasil Raperda Kabupaten/Kota. (Adv)

Baca juga: Pemerintah Dituntut Perbaiki Pola Distribusi Beras

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Ulfa PS

 

Berita Terkait