Wapres Minta Santri Dibolehkan Mudik

Mitrapost.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui juru bicara Masduki Baidlowi meminta agar pemerintah daerah membolehkan para santri mudik.

“Wakil Presiden minta agar ada dispensasi untuk santri bisa pulang ke rumah masing-masing, tidak dikenakan aturan-aturan ketat terkait larangan mudik yang berhubungan dengan konteks pandemi saat ini,” kata Masduki, Jumat (23/4/2021) kemarin.

Melansir CNN Indonesia, kebijakan dispensasi tersebut telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa. Akan tetapi di Jawa Barat dan Jawa Tengah belum ada kebijakan mudik bagi santri.

Ma’ruf menyarankan agar organisasi kemasyarakatan ikut mengusulkan dispensasi larangan mudik bagi santri. Dia berharap ormas Islam seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bisa menyurati pemerintah.

“Membikin surat kepada khusus, apakah kepada presiden, atau wakil presiden, atau kaditlantas supaya ada dispensasi. Itu penting agar santri yang pulang belajar bisa bertemu dengan orang tuanya dengan lancar,” tutur Masduki.

Sementara itu juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menegaskan bahwa larangan mudik masih sama seperti yang telah diputuskan pemerintah.

“Belum ada pembahasan terkait hal ini. Peniadaan mudik masih sama seperti yang sudah diputuskan,” ujarnya melansir Detik.com

Seperti diketahui pemerintah menerapkan larangan mudik Idulfitri pada 6-17 Mei 2021. Keputusan diambil merujuk pengalaman lonjakan kasus Covid-19 di setiap libur panjang.

Sementara itu di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan peniadaan mudik menjadi keputusan terbaik saat pandemi agar grafik jumlah positif Covid-19 di Jawa Tengah tetap menurun.

“Jangan sampai terjadi kemudian gelombang kedua karena kita lengah, dan mudik ini bagian dari pergerakan massa yang paling gede dalam sejarah, sehingga potensi itu mesti kita mitigasi sejak awal. Maka, tadi sudah disimulasikan arahan Pak Menko Polhukam, Mendagri dan Kapolri. (Semua) Sudah disiapkan sampai tingkat bawah,” ujar Ganjar, Senin (12/4/2021).

Ganjar menjelaskan, pada masa pelarangan mudik akan ada pos penyekatan di wilayah perbatasan Jateng-DIY, Jateng-Jatim dan Jateng-Jabar. Untuk memastikan aturan itu bisa berjalan, ia meminta para kepala daerah untuk mendukung.

“Akan ada pos terpadu, dan penyekatan secara detail. (Personil) dari Polda sudah menyiapkan itu. Kita (juga minta) dukungan dari kabupaten/kota termasuk (yang berada di) titik perbatasan wilayah yang ada,” tegasnya. (*)

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Ulfa PS

Redaksi

Redaksi Mitrapost.com

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami