3.037 Nelayan di Pati Dapat Bantuan Subsidi Premi BPJS Ketenagakerjaan

Pati, Mitrapost.com - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabuapaten Pari daftarkan 3.037 nelayan kecil dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Sholeh selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pati mengatakan, program ini adalah kelanjutan dari program asuransi dari PT. Jasindo yang berakhir kontraknya sejak bulan Juli 2021 lalu. "Karena pencairannya molor masih 8 orang nelayan banyak yang protes syaratnya banyak. Mereka ingin dipindahkan ke BPJS Ketenagakerjaan," kata Sholeh kepada Mitrapost.com, Senin (12/7/2021). Program ini merupakan upaya memberi perlindungan kepada setiap nelayan kecil. Dengan memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan, hingga mengalami kematian saat bekerja. Sholeh menyebut, dalam program ini nelayan kecil diwajibkan membayar premi sebesar Rp16.800 per bulan. Namun iuran ini akan disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Pati melalui dana APBD Kabupaten. "Karena kita dapat bantuan dari dana APBD bagi hasil retribusi, bagi hasil TPI (tempat pelelangan ikan). Asuransi yang targetkan dari APBD Pati tahun ini 3.037 ini, kita bekerjasama dengan BPJS tenaga kerja," katanya. Diketahui TPI Pati selama ini adalah penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi tertinggi. Sehingga bisa membantu para nelayan kecil di Pati untuk mengcover premi BPJS Ketenagakerjaan. Bagi nelayan atau peserta yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, berhak atas beberapa jenis santunan. Diantaranya adalah santunan kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan. Para nelayan yang memenuhi kriteria akan mendapatkan uang sebesar biaya pengobatan di fasilitas kesehatan dimana ia dirawat. Juga Santunan Kematian akibat aktivitas penangkapan ikan, sebesar 48 kali upah pekerja, santunan berkala sebesar Rp12 juta kepada keluarga korban, dan biaya pemakaman sebesar Rp10 Juta. Sholeh menyebut, selain asuransi BPJS Ketegakerjaan, dalam waktu dekat para nelayan kecil juga akan mendapatkan asuransi nelayan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. "Asuransi APBN dari KKP kita tidak ambil karena ada APBD kita sudah mandiri mulai 2019. Dari APBD Provinsi insyaallah Desember ada. Masih dalam persiapan identifikasi calon peserta," tandas Sholeh. (*) Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram Redaktur: Mila Candra