Selain itu, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini juga mengusulkan kepada Pemkab Pati untuk berkoordinasi dengan daerah-daerah asal eks-PSK. Agar para pekerja yang berasal dari luar daerah dapat dibina oleh pemerintah setamat. Pasalnya, menurut Ali sebagian besar penghuni memang datang dari luar kota.
“Harapan saya Pemkab Pati menghubungi yang pertama. Karenakan setelah di identifikasi, hampir 98% bukan warga Pati untungnya harapan saya pemda ini untuk segera ya berkomunikasi dengan pemda asal mereka dari mana begitu,” ungkapnya.
Komunikasi antara pemerintah daerah Pati dengan kota asal, lanjut Ali mempunyai tujuan agar kepulangan mereka jelas. Sehingga tidak memanfaatkan sejumlah tempat di Pati, baik kos maupun hotel untuk melakukan kegiatan serupa.
“Kan namanya orang nda bisalah orang diserahkan begitu saja, paling nggak datanya diserahkan,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Pati Haryanto masih kukuh tidak mau memberikan bantuan modal atau uang kompensasi. Haryanto beralasan para pengelola maupun pekerja di tempat prostitusi di Kabupaten Pati sudah mengeruk keuntungan bertahun-tahun tanpa adanya kontribusi untuk pemerintah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
