Mitrapost.com– Harif Fadillah, Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta kasus penyerangan terhadap Puskesmas dan tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua tidak dianggap biasa.
“Semalam kami audiensi dengan Komnas HAM dan bersama tujuh organisasi provinsi yang lain. Kami ke Komnas HAM itu adalah bahwa sebenarnya ini kami mau konsultasi apakah penyerangan kepada perawat merupakan pelanggaran HAM atau tidak. Karena posisi KKB kan kelompok kriminal, artinya kan nanti tergolong kejahatan biasa dan jangan-jangan akan terbiasa terjadi,” kata Harif
Harif berharap tenaga kesehatan ditempatkan di dekat markas polisi. Selain itu, ia berharap personel kepolisian untuk menjaga fasilitas kesehatan ditambah, hal ini berkaitan rawannya serangan KKB.
“Ya harusnya jumlahnya ditambah kalau kurang di daerah konflik agar fasilitas kesehatan bisa terjaga. Misal petugas ditaruh di dekat markas polisi. Jadi negara harus hadir dalam hal ini,” ucapnya.
Dia juga menyoroti soal kontrak tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah rawan konflik. Menurutnya, harus ada insentif dan jaminan kompensasi bagi para tenaga kesehatan.
“Mereka itu bukan PNS dan semacamnya. Kalau terjadi hal-hal seperti ini di Papua, tidak jelas apakah mereka dapat kompensasi apa dan sebagainya. Kalau di masa pandemi kan udah ada ketentuannya, yang meninggal mendapat santunan,” ujar Harif.
Atna Permana, Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), menyatakan anggaran tenaga kesehatan kecil, padahal tenaga kesehatan merupakan garda depan untuk urusan kesehatan warga.
“Fasilitas yang diberikan kurang lebih BPJS, sudah include semuanya. Kalau tempat tinggal, kalau mandiri dia sendiri, tidak ada mes. Dari sisi anggaran masih minim yang diterima nakes. Kalau secara nominal mungkin sekitar Rp 6 jutaan per bulan,” ucapnya.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengatakan pemerintah agar lebih perhatian dengan Papua terkait kemanan dan kesehatan daerah pedalaman yang rawan konflik. Ia pun membahas sering telatnya pencairan insentif tenaga Kesehatan.
“Saya harus mengakui saat ini pemerintah masih fokus menangani pandemi. Apakah ada perhatian kemudian juga insentif, pemenuhan hak nakes memang hanya sebatas pada apresiasi terhadap nakes dalam penanganan pandemi. Bahkan dalam rapat kemarin, kita masih menanyakan kepada pemerintah tentang belum cairnya sebagian insentif nakes di berbagai daerah,” ujar Netty.
Netty meminta pemerintah bertindak tegas melindungi warga dan tenaga kesehatan.
“Kalau insentif belum cair apalagi masalah yang dihadapkan kalau saya sebut teroris yang menggunakan senjata, ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah harus bertindak tegas dan melakukan penindakan terhadap siapa pun dan apapun. Karena banyak banget UU yang dilanggar, ada UU kesehatan, HAM dan lain-lain,” ucapnya.
KKB sebelumnya menyebabkan seorang suster tewas dan 11 tenaga Kesehatan melarikan diri. Hal ini terjadi pada Senin (13/9).
Artikel ini telah tayang di DetikNews.com dengan judul “PPNI Usul Polisi Jaga Fasilitas Kesehatan di Papua Ditambah”
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
