Mitrapost.com– Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah memasukan tahun kedua, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) memberikan lima kritikan terkait hal tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Jefri Gultom selaku Ketua Umum PP GMKI terkait masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang telah memasuki tahun kedua, dari masalah Covid-19 hingga ekonomi Indonesia.
“Kita mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya penanganan COVID-19 yang berhasil dikendalikan sampai saat ini dan tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi yang tinggi. Kemudian pemerintah juga berhasil mengendalikan ekonomi sehingga dapat tumbuh hingga 7,07% di kuartal II-2021,” ujar Jefri, dalam keteranganya, Kamis (21/10/2021).
Jefri mengatakan bahwa masyarakat miskin dan pengangguran meningkat dari tahun 2020 hingga 2021, meskipun ekonomi mengalami pertumbuhan.
“Peningkatan sebesar 1.12 Juta orang. Dalam tahun yang sama, tingkat pengangguran meningkat hingga 1.82 juta orang. Hal ini tentu tidak seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yakni 7,07%,” katanya.
“Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 ikut memperburuk situasi tenaga kerja karena hanya mementingkan kemudahan investasi bagi para pengusaha. Pada visi-misi Joko widodo-Ma’aruf Amin tahun 2019 menekankan reformasi ketenagakerjaan namun fakta pengangguran meningkat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung terkait presiden yang mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi tetapi menterinya sendiri malah melakukan korupsi.
“Dua Menteri kabinet Indonesia Maju ditangkap oleh KPK dan mencoreng wajah pemerintah. Belum ada keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Hal ini dapat dilihat adanya kebijakan pengalihan status kepegawaian KPK hingga 57 Orang dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan,” ucap Jefri.
“Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan TWK tidak boleh menjadi dasar pemberhentian pegawai KPK. Sehingga, ada inkonsistensi dalam tindakan pengelolaan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,” katanya.
Kemudia, GMKI membahas mengenai Pendidikan, ia menganggap adanya kesenjangan antar daerah saat pembelajaran jarak jauh diterapkan. Alhasil optimalisasi pendidikan tidak merata.
“Masih banyak daerah belum dapat mengakses internet. Sehingga para pelajar di daerah pelosok mengalami kesulitan proses belajar mengajar, kurikulum yang inkonsisten dan berubah-ubah hingga menimbulkan kegaduhan,” ujar Jefri. (*)
Artikel ini telah tayang di DetikNews dengan judul “2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, GMKI Kritik 5 Hal dari Pemerintah”
Redaksi Mitrapost.com