Jakarta, Mitrapost.com – Banyak pihak mendesak supaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibubarkan. Desakan tersebut semakin menjadi-jadi karena menjadi trending topik di berbagai kanal media sosial.
Tagar #BubarkanMUI muncul sebagai buntut keterlibatan salah seorang pimpinan MUI yang terlibat tindak pidana terorisme jaringan Jamaah Islamiyah (JI) beberapa waktu lalu.
Diketahui, salah seorang pimpinan MUI telah ditangkap oleh Densus 88 Antiteror. Pihak-pihak yang menyuarakan agar MUI dibubarkan menilai jika MUI telah disusupi dan sarang terorisme.
Atas desakan pembubaran MUI tersebut, sejumlah tokoh Indonesia angkat bicara.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai, wacana pembubaran MUI bukan berasal dari pihak yang tulus melawan terorisme. Menurutnya, wacana pembubaran MUI dibuat oleh pihak yang memanfaatkan isu terorisme untuk provokasi.
Selain itu, Hidayat Nur Wahid menilai pihak yang memanfaatkan isu itu hanya untuk melemahkan dan memecah belah umat.
Dikutip dari laman resmi pks.id, umat Islam merasakan manfaat atas kehadiran organisasi MUI dalam urusan moderasi beragama di Indonesia dan penguatan NKRI.
Sementara itu, Analis Kebijakan Publik, Said Didu meminta publik mengecek akun media sosial yang menginginkan MUI dibubarkan berasal dari kelompok yang sama.
“Coba cek akun-akun yang inginkan MUI bubar – sepertinya dari kelompok identitas yang sama,” seperti dikutip dari twit @msaid_didu.
Ia mengajak untuk saling menjaga perasaan, persatuan, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain.
Situasi yang kian memanas itu kemudian ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Amirsyah. Baginya, tagar ‘Bubarkan MUI’ sangat berlebihan. Dia membandingkan dengan oknum yang ada di lembaga lain.
“Jadi wacana pembubaran MUI sangat naif dan menyesalkan tidak masuk akal, dengan adanya seorang pengurus Komisi Fatwa terduga teroris. Logikanya, jika ada warga bangsa terduga teroris, Indonesia tak akan bubar. Jika ada oknum menteri yang terduga korupsi, maka Indonesia tetap utuh, demikian juga jika ada oknum TNI/Polri yang melanggar peraturan-perundangan-undangan, maka TNI/Polri tetap utuh untuk mengawal NKRI,” ujar Amirsyah.
“Dengan kata lain, nalar akal yang waras yang terus mengalir memberikan dukungan dari masyarakat merupakan bentuk kepedulian kepada MUI dan bangsa secara keseluruhan. Oleh sebab itu, saya menghargai dukungan kepada MUI sebagai wadah berhimpun ormas merupakan pengkhidmatan untuk memperjuangkan umat dan bangsa yang aman, damai, adil dan makmur,” imbuhnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com