Penurunan itu, kata Satya, terjadi karena jumlah rekrutmen PNS lebih kecil dibanding jumlah abdi negara yang pensiun setiap tahunnya. Adapun posisi atau jabatan yang kosong digantikan dengan penggunaan teknologi informasi (TI) dan digitalisasi pelayanan publik.
“Pekerjaan yang sifatnya administratif, rutinitas dan repetitif serta memiliki prosedur operasi standar yang jelas, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digantikan dengan teknologi,” ungkap Satya.
Transformasi digital ini, kata dia, akan terus dilakukan. Tapi, bukan berarti semua PNS akan digantikan oleh robot cerdas. “Jadi ke depannya, formasi PNS akan tidak gemuk, karena penggunaan IT dan digitalisasi pelayanan publik ini,” kata dia.
Ketika ditanya berapa jumlah PNS nantinya setelah transformasi digital ini rampung, Satya tak menyebutkan angka pastinya. Dia menyebut, jumlah PNS nantinya akan ditentukan oleh perencanaan di setiap kementerian/lembaga.
Rencana mengganti PNS dengan robot pertama kali disampaikan Jokowi pada November 2019. “Saya sudah perintahkan juga ke Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) agar birokrasi diganti dengan artificial intelligence, kalau diganti artificial intelligence birokrasi kita lebih cepat saya yakin itu,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11/2021).