Jakarta, Mitrapost.com – Pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa khawatir bila terjadi kelalaian pembangunan pada level daerah.
Ia sangat menyoroti kebijakan kepala daerah yang belum mampu memaksimalkan pembangunan demi penuhi target Rancangan Kerja Pemerintah (RKP).
Berdasar evaluasi RKP 2019 sampai sekarang, banyak pengerjaan infrastruktur yang macet. Hal tersebut lantaran tidak adanya pengalokasian infrastruktur yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah daerah (pemda).
“Jangan seperti kejadian-kejadian dibangunkan pelabuhan. Jalan ke pelabuhan adalah tugas APBD kabupaten tapi kabupaten bilang tidak ada duitnya, minta ke provinsi dan provinsi tidak alokasikan,” imbuhnya pada Senin (21/2/2022).
Mangkraknya pengerjaan infrastruktur di sejumlah daerah menyebabkan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan tidak berjalan efektif dan efisien.
Oleh karena itu, ia mengingatkan agar pejabat daerah tak mengulang hal serupa. Terlebih, hanya tersisa 2 tahun lagi untuk mencapai target RKP 2020-2024.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
