Pati, Mitrapost.com – Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati mengatakan perubahan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dikarenakan ada surat dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait daftar masyarakat yang bisa menerima PKH.
“Baik itu dari kriteria yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kemensos maupun dari perbaruan sesuai dengan usulan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten (Pemkab),” ucap Endah Sri Wahyuningati.
Memang ini menjadi sebuah kerancuan, lanjut dia, harapannya bahwa operator desa memberikan ruang yang cukup aktif kepada masyarakat yang ingin bertanya terkait alasan penerima PKH yang dicabut.
“Kemarin melalui Pak Muhtar Kepala Dinsos kami sudah sampaikan dan beliau cukup kooperatif dengan membuka layanan secara lebih untuk masyarakat yang mengadu terkait proses penerima PKH yang datanya banyak bergeser,” ujarnya
Ia menegaskan pentingnya pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan PKH. Hal tersebut agar KPM ini tidak salah dalam pengelolaan bantuan PKH, dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Penerima PKH ini tentunya harus ada pendampingan. Sehingga tatkala mereka menerima bantuan itu tidak salah pengelolaan,” terangnya kepada Mitrapost.com saat di wawancara setelah menghadiri acara pelantikan DPD PPNI Pati.
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati siap melakukan pengawalan ketat terkait penyaluran PKH yang belum merata dan belum tepat sasaran.
“Bantuan PKH dari Kemensos sangat terbatas. Oleh karena itu, pihak perangkat desa harus selektif dalam mengamati warganya,” jelas Tri Haryumi selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. (*)
Wartawan Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
