oleh

Joni Menyebut Demokrat Sejalan dengan Tuntutan Demo Mahasiswa

anda ingin cepat kaya kerja sambil jalan - jalan di luar negeri? dan dapatkan gaji jutaan rupiah!! hubungi 0821-3869-9954

Pati, Mitrapost.com – Joni Kurnianto selaku Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati ikut menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh demonstran mahasiswa yang tergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pati.

Puluhan pendemo mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk menyampaikan empat tuntutan merespon beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat.

Respon tersebut diwujudkan dalam pakta integritas untuk disampaikan oleh DPRD Kabupaten Pati kepada pemerintah pusat dalam hal ini presiden.

Adapun beberapa tuntutan yang dilayangkan oleh PMII ialah meminta pemerintah segera  memberantas mafia-mafia minyak goreng. Yang kedua, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terbaru.

Baca Juga :   Situasi Politik Kian Memanas, AHY Lontarkan Sindiran untuk Moeldoko

Yang ketiga, menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 11 persen, dan terakhir menuntut pemerintah mewujudkan kestabilan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Usai menandatangani pakta integritas, Joni mengungkapkan apa yang dituntut oleh para mahasiswa sebenarnya sudah disuarakan oleh Partai Demokrat sejak beberapa kebijakan tersebut mencuat.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati itu pun menyampaikan apresiasinya kepada para mahasiswa yang telah peka terhadap kesulitan yang dirasakan rakyat.

“Kami dari Demokrat menolak semua kebijakan pemerintah sesuai apa yang adik-adik usulkan. matursuwun,” ujar Joni usai menandatangani pakta integritas.

Sementara, Arif Suharyoso selaku koordinator aksi demo meminta agar DPRD Kabupaten Pati benar-benar mengakomodir apa yang ingin disampaikan oleh para mahasiswa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga :   DPRD Pati: Pembelajaran Daring jadi Solusi di Tengah Melonjaknya Kasus Covid-19

“Untuk mengawal apa yang kita tuntu kepada pemerintah pusat kita serahkan untuk beliaunya . Dari kajian-kajian yang kita lakukan agar dibawa beliau ke pemerintah pusat,” katanya.

Lebih lanjut, Arif juga meminta agar setelah tuntutan disampaikan para Anggota Dewan, mereka mengabari PMII untuk mendiskusikan langkah strategis selanjutnya.

“Kalau sudah dikirim agar kita segera dihubungi. Agar kita tidak sia-sia menyampaikan aspirasi dari masyarakat,” tandas dia. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Googlenews. silahkan Klik Tautan https://bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Video Viral

Komentar