Jakarta, Mitrapost.com – Aksi premanisme yang terjadi pada pegiat media sosial, Ade Armando terus dikecam. Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Said Abdullah menilai aksi kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan.
Ia meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut. Sebab, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi.
“Saya juga meminta polisi mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan inkonstitusional,” ujar Said, Selasa (12/4/2022).
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI itu, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa ada tekanan dan rasa takut dijamin oleh Undang-Undang (UU).
Namun penggunaan kebebasan tidak menabrak kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, prasangka, tindakan anarkis, dan diniatkan untuk perubahan sosial kearah yang lebih baik.
Said mengatakan aksi massa mahasiswa yang digelar 11 April 2022 yang menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menegaskan sikap politiknya bahwa berkomitmen melaksanakan Pemilu dan Pilkada 2024 dan tidak bersedia untuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga. Jika berpijak pada sikap ini sesungguhnya tuntutan mahasiswa pada 11 April 2022 telah terpenuhi.
“Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa pada 11 April 2022 yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita hargai pilihan ini, sebab memang begitulah teks dan konteks isi dan normanya UU,” ujarnya.
Namun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu khawatir niat tulus para mahasiswa ini disertai banyak pembonceng. Apalagi, eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi. Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa.
“Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh tokoh politik dan orang orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa,” ungkapnya.
Seyogyanya para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten territorial aksi massa. Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok kelompok diluar mahasiswa sedemikian bebas keluar masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa. Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur.
“Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando,” paparnya.
Untuk itu, ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa kedepan agar menjaga kemurnian aksi massanya. Caranya, dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik, serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan dan vandalisme.
Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden, yang tidak bertanggungjawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode. Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi.
“Agar kiranya Presiden Jokowi serius mengevaluasi para pembantunya yang menimbulkan langkah langkah kontraproduktif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Said juga berharap agar paska pelantikan penyelenggaraan pemilu, yakni Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku para penyelenggara pemilu mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu dan berbagai ketentuan teknis perundangannya, dengan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR. (*)
Redaksi Mitrapost.com






