Di sisi lain, pemerintah pernah mengklaim bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling sukses menangani pandemi. Harusnya situasi pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda pemilu, karena pandemi saat ini bukan lagi menjadi situasi yang darurat.
Lanjut Muslihan, melalui penundaan pemilu, Pemerintah dianggap mengentengkan peran konstitusi di Indonesia.
Ia beranggapan, untuk merubah konstitusi dibutuhkan beberapa tahapan yang panjang, bukan hanya melalui pernyataan spontan dan hipotesis.
“Untuk merubah konstitusi tersebut tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Karena harus melalui amandemen UU,” imbuh Muslihan. (adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
