“Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Dan kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti hutang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara antar generasi pun menjadi lebih luas,” terangnya.
Oleh karena itu, Ibas menyarankan agar agar anggaran pembangunan IKN dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara. “Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentu nya, agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non prioritas tersebut,” tegas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
