“Ibarat saya mau digebukin juga saya tidak bisa menentukan kapan penetapan tersebut bisa terealisasi, mohon pengertiannya,” sambung Imam.
Disisi lain, pihak perwakilan BPD terus berupaya mendapatkan kejelasan secara pasti kapan keputusan kenaikan tersebut bisa terealisasi sesuai tuntutan yang diajukan, karena pihaknya merasa kecewa atas jawaban dari pihak Pemkab yang terkesan tidak memuaskan.
“Kami kecewa. Karena belum ada kejelasan pasti, kami izin akan meninggalkan kendaraan operasional BPD dan stempel sampai kami mendapatkan keputusan jelas dari Bupati,” tegas Soegiharto selaku ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Pati saat menyampaikan materinya.
Sebagai informasi, adapun tuntutan yang diminta BPD Pati yakni, mereka menuntut adanya kenaikan tunjangan sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya untuk Ketua BPD, Wakil Ketua dan Sekretaris Rp 900.000 setiap bulan, dan anggota Rp 800.000 per bulan. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
