Ia menyampaikan, Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani beserta anggota holding untuk menerapkan Good Corporate Governance dengan baik dan konsisten serta meningkatkan fungsi pengawasan terhadap seluruh kawasan hutan yang dikelola untuk mencegah terjadinya legal logging, transaksi usaha yang tidak transparan serta tindak kejahatan lainnya yang berdampak negatif pada kinerja perusahaan. (*)