Jakarta, Mitrapost.com – Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus mendapat kritikan dari beberapa pihak. Kali ini kritik tajam mengemuka dari Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sartono Hutomo.
Menurutnya pemerintah perlu mengantisipasi adanya kebocoran subsidi BBM terlebih dahulu sebelum mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi. Apabila kebocoran sudah ditanggulangi, maka pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi tersebut.
Sartono menilai pemerintah belum menjalankan langkah konkrit dengan mencegah kebocoran subsidi BBM yang lari ke sektor industri besar. Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada 1 September 2022.
“Apabila langkah mencegah kebocoran telah dilakukan dengan maksimal maka diyakini angka subsidi dapat ditekan. Apabila kebocoran ini ditekan, maka harga BBM tidak perlu dinaikkan,” tegas politisi Partai Demokrat itu., Rabu (31/8/2022).
Ia mengingatkan jika dampak kenaikan harga BBM akan menciptakan efek berantai terutama peningkatan inflasi. Apalagi, harga barang kebutuhan pokok sudah naik.
“Harga-harga sudah naik, BPS dan BI mencatat kenaikan harga pangan telah menyentuh 10 persen. Inflasi diprediksi dapat menyentuh 7-8 persen bila harga BBM mencapai Rp10.000. Inflasi akan menurunkan daya beli rakyat dan angka kemiskinan berpotensi meningkat,” ungkap Sartono.
Kondisi pun semakin parah dengan belum maksimalnya program bantuan sosial (bansos). Diketahui, program bansos pemerintah masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak, seperti UMKM dan sektor informal.
Anggota parlemen daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII ini berharap, pemerintah mau mendengar aspirasi dan keluh kesah rakyat yang menolak agar harga BBM tidak naik.
“Penolakan ini merupakan suara rakyat yang berat dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit,” pungkas Sartono. (*)
Redaksi Mitrapost.com






