DPR Cecar MenPAN-RB Soal Masalah Tenaga Honorer

Jakarta, Mitrapost.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempertanyakan berbagai masalah tentang honorer yang tak kunjung selesai kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas. Salah satunya soal kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi upah tenaga honorer tersebut. “Kabar tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menjadi 'angin surga' bagi pegawai honorer. Namun sayangnya pemerintah daerah (Pemda) tidak memiliki kapasitas keuangan yang mencukupi untuk membayar gaji mereka,” ungkap Anggota Komisi II DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan MenPAN-RB di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022). Pasalnya, lanjut Ketut, gaji PPPK dibayarkan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, daerah tidak bisa menggaji apa yang menjadi syarat PPPK. Karena anggaran Pemda harus naik menjadi 2 kali lipat setelah itu. Namun, jika pegawai honorer dipekerjakan dengan sistem outsourcing pun tetap harus ada aturan yang jelas. "Anggaran PPPK seharusnya dianggarkan melalui APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Karena kami yakin kalau Pemda dibebankan, mereka tidak dapat memenuhi kuota yang ditetapkan," imbuhnya. Dengan masih adanya berbagai permasalahan terkait tenaga honorer tersebut, maka DPR yang diinisiasi oleh Komisi II DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR RI lainnya, Hugua dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia mendesak agar masalah honorer ini segera diselesaikan di era pemerintahan saat ini. Jikapun tidak bisa, maka ia berharap agar pemerintahan saat ini bisa membuat roadmap tentang honorer yang kemudian bisa dijalankan oleh kabinet selanjutnya. Merespons hal tersebut, MenPAN-RB mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan instansi terkait serta asosiasi pemerintah daerah (perda) untuk mencari formula penyelesaian tenaga non-ASN. "Prosesnya sementara berjalan, mudah-mudahan secepatnya sudah ada keputusan skema penyelesaian honorer ini," ungkap Azwar Anas. (*)