“Alokasi APBD secara kewenangan di UU otonomi daerah, namanya wilayah kabupaten kewenangannya sampai titik pasang tertinggi air laut. Hampir semua pesisir masuk di kewenangan provinsi,” ujar Tulus.
Meski tidak ada anggaran, DLH masih mencari alternatif lain untuk mengupayakan tanam mangrove. Diantaranya dengan menggandeng
Non-Governmental Organization (NGO) perusahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ataupun bekerjasama dengan industri perusahaan agar memanfaatkan CSR nya.
“Saya ceritakan di Pati ada 60 km pesisir. Sekarang kondisi mangrove kan tidak rata ada yang bolong. Kemudian dari Djarum foundation peduli lingkungan ada kegiatan tanam mangrove. Kita tawarkan,”tandas Tulus.
Penanaman mangrove tahun ini seharusnya menjadi prioritas, mengingat adanya banyak fenomena alam yang memicu gelombang tinggi dan bencana alam di area pesisir. (*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
