Pati, Mitrapost.com – Sekumpulan sopir truk yang mengatasnamakan Paguyuban Sopir Pati (PSP) dengan didampingi oleh Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) datangi kantor Penjabat (Pj) Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro pada hari ini Rabu, (5/10/2022) siang.
Diketahui bahwa kedatangan elemen masyarakat tersebut yakni terkait dengan permohonan kejelasan pembangunan pangkalan truk yang ada di wilayah Kabupaten Pati.
Dalam agenda audiensi tersebut setidaknya dihadiri sebanyak 12 orang yang terdiri dari perwakilan PSP dan SARBUMUSI Pati.
Dengan kehadiran salah satu organisasi masyarakat (ormas) tersebut, Henggar Budi Anggoro yang didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Teguh Widyatmoko menyambut dengan baik.
Terlihat dengan komunikasi yang cukup mengalir atas penyampaian tuntutan yang disampaikan langsung oleh Ketua SARBUMUSI, Husaini dengan PJ Bupati Pati.
Husaini menyampaikan bahwa maksud kehadirannya adalah menindaklanjuti tuntutan dan sekaligus permintaan para sopir truk yang tergabung dalam PSP untuk dibangunkan pangkalan truk.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menggelar audiensi bersama dengan DPRD Kabupaten Pati yang dilakukan pada Januari 2022 yang lalu dengan tuntutan yang sama.
“Jadi maksud dan tujuan kami bapak, sebagaimana untuk tindak lanjut atas audiensi yang kami lakukan di DPRD yang lalu terkait dengan pangkalan truk. Nah, kami menanyakan sejauh mana kepastian akan rencana itu pak,” katanya saat menyampaikan tuntutan di depan Henggar.
Menanggapi atas keluhan dari para sopir tersebut, Henggar merespon dengan menyampaikan bahwa untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 tidak bisa dialokasikan untuk pembangunan pangkalan.
Pihaknya menyampaikan bahwa pendanaan tahun 2023 telah digunakan untuk dana cadangan Pilkada sebesar Rp35 miliar. Sehingga, ia mengklaim bahwa APBD tidak mampu jika untuk memenuhi tuntutan SARBUMUSI dan PSP.
“Iya jadi memang pangkalan truk ini juga penting ya, karena kalau dari kelurahan tadikan banyak sekali kerugian. Tapi dimungkinkan ini tidak bisa, karena kita ketahui bersama bahwa tahun depan itukan digunakan untuk dana cadangan Pilkada sebesar 35 miliar, itu saja masih kurang,” jawabnya.
Sementara itu, Henggar juga memberikan solusi perihal tuntutan dari para PSP tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi adanya pihak ketiga atau investor yang berkenan membangun pangkalan tersebut.
Dengan demikian, maka dimungkinkan pengelolaan akan dilakukan secara swasta yang bekerja sama dengan Pemkab berkaitan kebutuhan pangkalan truk.
“Jadi mungkin yang bisanya kota datangkan investor ya, kami siap kok untuk memfasilitasi itu, asalkan ada tempat yang memadai, tanah yang lokasinya representatif itu mungkin bisa,” pungkas Henggar. (*)






