DPRD: 5 Hari Kerja Tidak Masalah Asal Pelayanan Optimal

Pati, Mitrapost.com - Uji coba pelaksanaan lima hari kerja untuk ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati telah berlangsung lebih dari sepekan. Inovasi kebijakan ini menuai banyak tanggapan. Salah satunya Dari Ketua Komisi A Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Bambang Susilo. Bambang mengapresiasi kebijakan terbaru besutan PJ Bupati tersebut. Menurutnya aturan lima hari kerja bisa mengurangi stres akibat tekanan kerja yang dialami oleh para pegawai. Berkurangnya tekanan pekerjaan diharapkan pekerjaan ASN di pemerintahan bisa lebih efektif. Namun ia memberi catatan, para Aparatur sipil negara (ASN) yang menjalankan kebijakan tersebut bisa bertanggung jawab dan tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. "Jadi tidak masalah. Yang penting optimalisasi pelayanan kerja bisa dimaksimalkan,” ujar Bambang saat diwawancarai awak media belum lama ini. Untuk diketahui, uji coba lima hari kerja bagi seluruh ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai diterapkan sejak tanggal 10/10/22. Bukan hanya dari anggota legislatif, kebijakan ini diketahui menuai banyak respon dari masyarakat. Dikhawatirkan pemberlakuan 5 hari kerja akan mengurangi porsi pelayanan di kantor OPD yang esensial, seperti Disdukcapil untuk mengurus E-KTP ataupun MPP untuk mengurus kartu pencari kerja atau kartu AK1. Menanggapi aduan masyarakat Henggar Budi Anggoro, Pj Bupati Pati mengatakan, akan mengevaluasi kebijakan uji coba 5 hari kerja untuk ASN di lingkungan Kabupaten Pati. Ia juga menjanjikan akan melakukan uji coba tidak hanya sekali untuk meneliti efektifitas kebijakan ini. "Jadi untuk ujicoba lima hari kerja ini akan kita coba dulu hingga akhir Oktober, baru nanti akan kita evaluasi. Tentunya evaluasi menyeluruh," ujarnya usai membuka Rakor Evaluasi Faktual Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati di Hotel New Merdeka Selasa (18/10/2022). Seminggu berjalan, menurut Henggar program ini masih efektif terutama untuk mengurangi kemacetan di jalan raya. Ia juga menyatakan belum menemukan masalah berarti dalam hal jam pelayanan di kantor OPD imbas dari kebijakan ini. (Adv)