Pati, Mitrapost.com – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah mendorong Dinas Tenaga Kerja (Disknaker) Pati untuk mengakomodir pelaksanaan program Balai Latihan Kerja (BLK).
Muntamah meminta Disnaker mengatur fasilitasi BLK, baik yang bersumber dari APBD dan APBN yang diterima oleh Pemkab bisa menyeluruh ke menyasar seluruh desa di Pati.
Paket BLK juga sebaiknya disesuaikan dengan geografis wilayah yang bersangkutan, bukan hanya berdasarkan template.
“Kami harapkan bergantian. Dalam arti masyarakat di sini berpotensi begitu, ya disesuaikan wilayah. Misalnya wilayah yang kebanyakan petani tapi BLK-nya jangan mesin terus, kan kurang mendukung,” ujar Muntamah (7/11/2022).
Selain menyelenggarakan pelatihan kerja, Disnaker Pati juga seharusnya menyiapkan lapangan pekerjaan bagi peserta BLK.
Hal tersebut mengingat rendahnya jumlah lulusan BLK Pati yang langsung mendapatkan penempatan bekerja.
Seperti dilansir dari data Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pati, sepanjang tahun 2022 Kabupaten Pati memfasilitasi 512 orang untuk mendapatkan pelatihan.
Paket pelatihan tersebut berasal dari dua sumber, diantaranya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) menyerap 352 peserta. Kemudian dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) menyerap 160 orang.
Diwawancara secara terpisah,Kepala BLK Pati Budi Suhartono menyatakan, lulusan BLK di Pati tahun ini hanya 17,7 persen saja yang terserap di dunia kerja.
Sisanya membuat usaha sendiri atau masih menganggur, berstatus mencari pekerjaan.
“Total peserta di BLK tahun ini sebanyak 512 orang. Namun yang bekerja 17,7 persen. Yang wirausaha 26,8 persen. Sedangkan dari dana DBHCHT tak termonitor. Sebab, peserta tak mengisi survey kebekerjaan di website Sisnaker,” terang Kepala BLK Pati Budi Suhartono. (adv)
Wartawan Area Kabupaten Pati
