Pati, Mitrapost.com – Beberapa waktu lalu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pati menuntut kenaikan tunjangan dari Rp1.700.000 per tahun menjadi Rp4 juta per tahun.
Dalam audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati yang kedua kalinya, belum ada hasil konkret atas aspirasi yang dilayangkan oleh badan legislatif tingkat desa tersebut.
Mitrapost.com menanyakan kelanjutan ajuan kenaikan insentif ini kepada Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Bambang Susilo.
Bambang menjelaskan, sudah ada komunikasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab.
Badan Anggaran DPRD sudah mengajukan tunjangan BPD agar di tambah APBD murni tahun 2023.
“Tuntutannya tentu honor. Pak ketua sendiri mengatakan, itu wilayahnya Pemkab bukan komisi, akan dibahas di banggar. Cukup nggak,” ujar Bambang Susilo, DPRD dan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pati saat ditemui di kantornya.
Lanjut Bambang, ketimbang menunggu APBD, Bambang menyarankan agar tambahan tunjangan Tahunan BPD dianggarkan Pemdes melalui APBDes.
Dengan catatan, penganggaran tunjangan tersebut disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes).
“Dana transfer nanti masuk ke desa.Tergantung desa mau Rp5 juta kalau kuat gapapa asal ada Perdesnya. Boleh itu,” ungkap Bambang.
Ditegaskan Bambang Anggaran APBD Pati sangat terbatas. Tidak semua aspirasi rakyat bisa direalisasikan lewat APBD. Politisi dari PKB tersebut menuntut Pemerintah desa agar kreatif memanfaatkan dana desanya.
“Nanti juga ada RT datang ke DPRD. Bukan BPD saja. Kalau RT menuntut juga akan bungkuk anggarannya. Harusnya bisa diselesaikan di tingkat desa. Pakai APBDES,” tandas Bambang. (adv)
Wartawan Area Kabupaten Pati
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
