Pati, Mitrapost.com – Pada masa terpuruknya harga rajungan, Pemerintah Kabupaten Pati harus memberi subsidi BBM jenis solar bagi nelayan kecil. Jika dibiarkan bisa dipastikan nelayan kecil akan terancam bangkrut ataupun tak bisa melaut.
Nur Sukarno, anggota Komisi B DPRD Pati mengaku kondisi harga rajungan dalam negeri yang anjlok disebabkan faktor yang kompleks. Utamanya lantaran penjualan rajungan untuk komoditas ekspor tersendat karena dampak dari perang Rusia dan Ukraina membuat perekonomian dunia terdampak, seperti turunnya permintaan rajungan dari luar negeri.
“Komoditas yang di-export, saat ini mengalami gejolak harga dan cenderung turun. Salah satu komoditas ekspor yang terdampak adalah ekspor daging rajungan, sehingga hasil tangkapan rajungan dari nelayan tangkap terdampak juga,” ujar Politisi Partai Golkar Pati, M Nur Sukarno kepada Mitrapost.com pada Senin (21/11/2022).
Sementara itu, dari sisi internal nelayan, pendapatannya tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaut. Hal tersebut diperparah dengan kenaikan harga BBM jenis solar dan ketersediaannya yang semakin menurun.
Ia pun mengaku jika intervensi harga dan serapan ekspor pasar nasional saat ini masih belum memungkinkan untuk dilakukan. Untuk itu, ia berharap pemerintah harus mengurangi beban operasional nelayan agar tidak terjadi ketimpangan antara pengeluaran dan pendapatan harian dengan bantuan subsidi BBM.
“Harus memberi subsidi di BBM-nya, atau ada jaminan ketersediaan BBM solar supaya mudah didapatkannya. Untuk hasil produksi nelayan memang tergantung dari marketnya sehingga untuk menjaga stabilnya harga di era pasar bebas sangat sulit,” lanjutnya.
Semenatar itu, harga normal rajungan sebelum tahun 2022 bisa mencapai Rp150.000 per kilogram. Sekarang harga turun menjadi Rp15-30 ribu per kilogram.
Daman, nelayan di desa Bumirejo Juwana mengaku kesulitan untuk melalut karena kondisi yang tidak menentu. Selain itu, kondisi diperparah dengan kondisi harga rajungan yang tidak stabil. Menurutnya, jika tidak ada solusi jangka panjang, setidaknya pemerintah memberikan solusi jangka pendek, agar para penangkap rajungan bisa bertahan.
“Kami tidak bisa apa-apa, tolonglah yang di atas-atas itu, pemerintah bantu kami. Minimal tidak tombok antara harga rendah dan modal kami,” ujarnya. (Adv)
Redaksi Mitrapost.com



