oleh

Ketua DPRD Pati Ali Badrudin Sebut APBD 2023 Defisit, Ini yang akan Dilakukan

Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati bersiap menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Ketua DPRD, Ali Badrudin mengatakan saat ini masih dalam tahapan pembahasan APBD bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sinkronisasi dengan TAPD.

“APBD masih dalam pembahasan, ada beberapa OPD yang belum selesai. Sekarang ini  sinkronisasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pendapatan Daerah) mensinkronkan tentang pendapatan dan belanja,” ujar Ali Badrudin melalui sambungan telepon, Kamis (24/11/22).

Sementara itu, pembahasan anggaran dilakukan oleh pemerintah baik itu dari legislatif dan eksekutif untuk penyusunan program yang akan dijalankan di tahun mendatang.

“Rencana APBD masih kita hitung, kita beri kesempatan TAPD untuk bertemu dengan jajarannya,” lanjutnya.

Baca Juga :   Mahasiswa di Pati Batal Demo, DPRD Beri Apresiasi

Ali Badrudin mengaku jika APBD 2023 mengalami defisit. Hal itu diketahui saat melakukan bedah Raperda beberapa waktu lalu, sehingga kedepan akan dilakukan pembenahan di APBD tahun 2023.

“Jika defisit. Ada pengurangan atau tidak kan harus kita lihat hasil Bedah Raperda,” pungkas Politisi PDI Perjuangan itu.

Disisi lain, PJ Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengungkapkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah yang harus bersinergi dengan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023.

Baca Juga :   Mahalnya Harga Bawang di Pati Dipertanyakan

“Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini adalah tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang merupakan RPJMD transisi bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir tahun 2002,” ujar Henggar.

Maka, lanjut Pj Bupati, berdasarkan rencana pembangunan daerah tersebut, kebijakan pembangunan Kabupaten Pati ditetapkan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Sehingga diharapkan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 ini lebih responsif dalam mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”, pungkasnya. (Adv)