Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta pemerintah desa lebih transparan terkait dengan penerima bantuan sosial (Bansos).
Hal ini disampaikan oleh wakil Ketua D DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati.
Ia juga meminta operator desa untuk memberikan ruang yang lebih bagi masyarakat yang ingin bertanya mengenai penerima Bansos.
“Kami meminta kepada operator desa memberikan ruang pelayanan yang cukup aktif kepada masyarakat yang ingin bertanya kenapa tiba-tiba tidak menerima Bansos,” kata wanita yang kerap disapa Mbak Ning.
Selain itu, untuk keakuratan data, pemerintah setempat juga harus melakukan verifikasi dan validasi (verval) data penerima Bansos secara rutin.
Dengan adanya pembaruan data tersebut, maka dimungkinkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sebelumnya mendapatkan bantuan, di periode berikutnya tidak lagi menerima.
Bu Ning, sapaan akrabnya juga menyebutkan terkait dengan penyebab perubahan penerima bantuan ini.
“Perubahan penerima Bansos dikarenakan ada surat dari Kemensos terkait daftar dengan daftar masyarakat yang bisa menerima bantuan. Baik itu kriteria yang ditetapkan Surat Keputusan (SK) Kemensos maupun dari perubahan sesuai dengan usulan yang dilakukan oleh Pemkab Pati,” ucapnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
