Mitrapost.com – Perseteruan terkait dengan tudingan Partai Demokrat terkait dengan Presiden Joko Widodo yang melakukan intervensi koalisi semakin panas.
Sebelumnya, Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat menyebut Jokowi cuci tangan terkait dengan intervensi koalisi.
Kamhar menyebut intensi Presiden Joko Widodo yang ikut campur dalam Pilpres 2024.
“Ini menunjukkan kegalauan Pak Jokowi yang selama ini terlalu jauh ikut campur pada proses politik yang berjalan menuju Pilpres 2024. Publik masih mengingat pernyataan ‘ojo kesusu’ dan mengendorse beberapa nama sebagai capres menunjukkan Pak Jokowi memiliki intensi tertentu,” kata Kamhar.
“Berdasarkan rekam jejak yang sudah-sudah, maka pernyataan ini patut diduga sebagai prakondisi untuk suatu ‘operasi politik’ penggagalan koalisi yang nantinya ini akan dijadikan sebagai justifikasi. Pernyataan ini terbaca sebagai upaya cuci tangan,” lanjut Kamhar.
Ia lantas meminta agar Presiden Jokowo fokus melakukan tugas-tugasnya di akhir masa jabatan.
“Pada kesempatan tersebut jauh lebih relevan jika memberikan tanggapan atas pernyataan Ketua MPR-RI dan Ketua DPD-RI yang membuat pernyataan penundaan pemilu. Ini bisa menjadi kesempatan klarifikasi atas dugaan bahwa Istana berada dibalik pernyataan tersebut. Inilah yang berbahaya bagi demokrasi dan reformasi,” tutur dia.
Pernyataan Kamhar terkait dengan intevensi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini pun mendapatkan kritikan dari beberapa pihak, slaah satunya Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini.
Ia mengaku heran dengan tudingan yang dilontarkan oleh pihak Partai Demokrat itu.
“Buruk muka, cermin dibelah. Nggak bisa menari, lantai yang disalahkan. Memang gampang menyalahkan Presiden. Semuanya salah Presiden, mudah bikin narasi begitu,” kata Faldo dikutip dari Detik News, pada Jumat (23/12/2022).
Faldo menilai belum terealisasinya koalisi seharusnya ditanyakan terhadap kandidat capres dan pimpinan partai politiknya.
“Kalau mau tahu kenapa koalisi belum terbentuk, harusnya tanya bakal kandidat ini, serius mau maju atau tidak. Kenapa mereka tidak berhasil? Tidak ada tanggung jawab Presiden, itu wewenang partai mengusulkan capres. Kalau bos parpol berhasil diyakinkan, ya tinggal daftar,” kata dia. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
