Kaji Kenaikan Tarif PNBP, Nelayan Juwana Gelar Audiensi Dengan Pj Bupati

Pati, Mitrapost.com – Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Kecamatan Juwana Kabupaten Pati menggelar acara rembug Nelayan “Penurunan PNBP Pasca produksi” pada Jumat (6/1) malam.

Acara yang dilaksanakan di PT. Putra Leo Nusantara tersebut turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan DPRD Kabupaten Pati.

Sementara dari tuan rumah hadir Kepala Paguyuban Mitra Sejahtera, serta sejumlah pelaku usaha kapal dan nelayan.

Sesuai dengan tema acara digelarnya rembug nelayan tersebut guna membahas upaya penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pasca produksi yang sejak tahun lalu naik menjadi 10 persen.

Para nelayan Juwana meminta Bupati Pati dan Perangkat daerah terkait agar mengusulkan penurunan tarif PNBP.

Dalam paparannya, Bupati Pati mengapresiasi inisiasi dari para nelayan yang telah bersuara dengan jalur persuasif.

Ia menjelaskan, kenaikan tarif tersebut merupakan bentuk penyesuaian dari tingginya biaya operasional dan kurang stabilnya harga jual ikan di pasar pada saat ini.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak terhadap kebijakan kenaikan tarif PNBP, karena sepenuhnya diatur oleh pusat.

Meski demikian, orang nomor satu di Kabupaten Pati itu menjanjikan akan menyampaikan keluhan dan saran forum kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Pada prinsipnya, kami siap mendukung sepenuhnya. Tentunya juga siap untuk membantu menyampaikan kepada Presiden melalui Gubernur Jawa Tengah”, ujar Henggar.

Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pati Suriyanto yang juga hadir dalam forum tersebut mengharapkan agar aspirasi para nelayan Juwana yang disampaikan oleh Bupati ke Pemprov berdampak konkret.

Pasalnya, dengan penyesuaian tarif tersebut, membuat hidup para nelayan semakin berat, terlebih di tengah cuaca ekstrem dan tangkapan ikan yang tidak optimal dalam beberapa waktu terakhir.

“Bpk Pj memberikan sebatas dukungan atas penolakan pascaproduksi pembayaran 10 % untuk ditunda atau tolak karena merasa keberatan nelayan Pantura/ Juwana. Demi kelancaran nelayan bisa hidup makmur dan berkesinambungan,” kata Anggota Dewan dan Komisi B itu saat dihubungi Sabtu (7/1/2023). (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati