Pemkab Rembang Jalani Penilaian dari Tim Auditor BPK di Februari 2023

Rembang, Mitrapost.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang sedang menjalani pemeriksaan laporan keuangan oleh Tim Auditor Badan Pengawas Keuangan (BPK) pada bulan Februari 2023. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang, Feri Sumardi mengungkapkan bahwa saat ini pertanggungjawaban BPPKAD tahun 2022 sedang diaudit oleh BPK selama satu bulan ke depan. Dalam pelaksanaan audit kali ini lebih berkualitas. Hal ini dikarenakan tidak saja terkait laporan anggaran, namun ada pemaparan kinerja Pemkab Rembang. "Untuk saat ini pertanggung jawaban kita di 2022 sedang di audit oleh BPK selama satu bulan ke depan. Perlu saya sampaikan Pak Bupati audit kita sedang Yield to put (YTP) datang ke 5 lebih berkualitas artinya teman-teman 3 hari ke depan ada jadwal paparan," ucap Feri. Sementara dalam pemaparan yang dinilai oleh Tim Audit BPK terkait rencana penganggaran, aset, laporan kebendaharaan, mekanisme belanja hibah, dan bantuan sosial (bansos). Lebih lanjut, sesuai penjadwalan organisasi perangkat daerah yang diuji pertama dari Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan), kemudian Sekretariat Daerah (Sekda), selanjutnya dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop-UKM). "Dinas Pertanian, Sekretariat Daerah 3 hari ke depan sesuai penjadwalan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop-UKM). Hari berikutnya perlu saya sampaikan kita tidak hanya melaporkan pertanggungjawaban kita tetapi bagaimana kita tim audit paparan semacam diuji," ungkapnya. Sedangkan untuk OPD lain yang belum diaudit oleh BPK masih menunggu waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaan penilaian oleh BPK ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimana sebagai masyarakat umum, APBD sebagai dasar Pemerintah Daerah menerima dan mengelola keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab "Pemerintah Daerah menerima dan mengelola keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab," pungkasnya. (*)