Pati, Mitrapost.com – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menanggapi perihal penerapan program dari Pemerintah Pusat yakni ekonomi biru di daerah pesisir.
Melalui M Nur Sukarno, selaku anggota komisi B mengatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan program tersebut tidak terlihat di wilayah Pesisir Kabupaten Pati.
Ia beranggapan bahwa salah satu hal yang menjadikan Kendala yakni mengenai penganggaran dan peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih begitu minim.
“Sejauh ini mungkin untuk ekonomi biru belum begitu kelihatan, karena berkaitan dengan penganggaran dan juga lain-lain, termasuk juga Pemda juga harus ikut berpartisipasi,” katanya saat kepada mitrapost.com lusa lalu.
Diketahui bahwasanya ekonomi biru merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) yang bertujuan untuk meningkatkan kawasan konservasi laut sebagai kawasan blue carbon.
Tidak hanya itu, program tersebut juga berfungsi untuk penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, penerapan budidaya laut, pesisir, darat yang ramah lingkungan serta lain sebagainya.
“Juga di daerah pesisir itu bisa pemanfaatan lingkungan dengan menanami mangrove. Itu kan juga bermanfaat untuk filter juga,” ucapnya.
Selain itu, Politisi Partai Golkar tersebut juga menyebutkan bahwa masyarakat pemilik tambak masih menggunakan bahan kimia dalam melakukan budidaya ikan. Sehingga hal tersebut, belum bisa disebut sebagai ekonomi biru.
“terus terang saja yang dibidang tambak itukan masih banyak yang menggunakan bahan kimiawi. Ini tentu saja perlu terobosan dan niatan untuk mewujudkan makanan sehat dari sektor perikanan itu,” pungkasnya. (Adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
