Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati temui Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Kabupaten Pati, pada Kamis (11/1/2024).
Dalam momen Audiensi yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kabupaten Pati tersebut, forum PLKP bertemu langsung dengan para anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati serta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati.
Datang dengan belasan pengurus PLKP Pati dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi mengenai permohonan dukungan fasilitas dalam melaksanakan kursus dan pelatihan.
Prayogi Wawang, Ketua Forum PLKP Pati mengatakan bahwa selama ini lembaga pendidikan non formal dinilai masih sangat perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
“Kami meminta bahwa minimal itu ada perhatian lebih lah. Misalkan dalam setiap pelatihan itukan membutuhkan perlengkapan dan fasilitas, maka ini bisa diperhatikan dengan memberikan bantuan fasilitas,” ungkapnya.
Hal lain yang menjadi perhatian dari forum PLKP yakni permohonan adanya bantuan pendanaan guna melangsungkan penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat secara gratis.
Tak hanya itu, forum PLKP juga meminta adanya pendamping untuk menyelenggarakan studi tiru di wilayah dengan PLKP yang dianggap lebih baik dari Kabupaten Pati.
Merespon hal tersebut, melalui salah satu anggota Komisi D yang hadir, Suwarno mengatakan perihal keterbatasan anggaran yang di Disdikbud yang diperuntukkan bagi LKP.
“Kami mengapresiasi para bapak ibu sekalian karena telah menjadi harapan bagi masyarakat yang ingin kursus. Tapi masalahnya adalah minimnya anggaran. Sehingga beberapa hal tadi bisa di cover ya,” ujarnya.
Sementara itu, dalam forum audiensi juga dihadiri langsung Plt Kepala Disdikbud Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo. Ia mengungkapkan bahwa saat ini anggaran yang dimiliki hanya sebesar Rp 134 Juta.
Sehingga anggaran tersebut dirasa tidak akan cukup jika untuk membantu sebanyak 113 LPK yang terdaftar di wilayah Kabupaten Pati.
“Kita saja anggaran di bidang ini itu hanya 134 juta di tahun 2024, sementara total ada 113 LPK jadi yang memang tidak bisa mengcover semua,” tegasnya. (Asy)