Pati, Mitrapost.com – Masyarakat Pati Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, atas dugaan kasus korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Diketahui, dugaan kasus itu bergulir saat Sudewo masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode sebelumnya.
“Tetap kita mendorong, kita sekarang sudah ada tidak memakai aliansi lagi. Kita memakai Masyarakat Pati Bersatu,” kata Koordinator lapangan Masyarakat Pati Bersatu, Mulyati ditemui di depan gedung DPRD Kabupaten Pati, Selasa (19/08/2025).
Dia mengungkapkan, KPK saat ini tengah melakukan proses pendalaman terkait kasus itu, meskipun dana yang diterima sudah dikembalikan oleh Sudewo.
“Dia menerima dana suap tapi dia mengembalikan, dengan adanya mengembalikan berarti dia mengakui kalau dia itu juga menerima suap,” ujaranya.
“KPK sudah bilang tindak pidananya akan terus akan terus berlangsung,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Masyarakat Pati Bersatu juga mendirikan posko di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Senin (18/08/2025) sore. Posko itu digunakan untuk mengawal Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Kabupaten Pati.
Pansus Hak Angket DPRD Pati dibentuk usai Kantor Bupati Pati digeruduk masyarakat dalam aksi demo pada 13 Agustus 2025 lalu. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tersebut menuntut Bupati Pati untuk turun dari jabatannya. (*)
Wartawan Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
