Mitrapost.com – Tim Reformasi Polri mendapat kritikan karena tak melibatan unsur masyarakat dan dinilai tak memiliki konsep yang jelas.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI), Usman Hamid.
“Pembentukan Komisi Reformasi Polri yang direncanakan Pemerintah, belum terlihat memiliki kejelasan konsep dan tujuan yang jelas, termasuk dalam melibatkan unsur masyarakat,” ujarnya dilansir dari CNN Indonesia.
Ia menilai, anggota tim Reformasi Polri yang hanya diisi polisi, maka akan sulit mencapai Reformasi Polri yang bermakna bagi masyarakat.
Pihaknya juga khawatir jika akuntabilitas dan komitmen reformasi terkait masalah kelembagaan polisi kecil kemungkinan bisa dibenahi.
Peneliti Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq menilai bahwa Tim Reformasi Polri yang anggotanya semua berlatar polisi, bisa saja problematik dan bernuansa konflik kepentingan.
“Harusnya ada keragaman latar belakang, misalnya melibatkan akademisi, perwakilan masyarakat sipil, atau tokoh yang berintegritas, agar upaya ini membawa penyegaran struktural maupun kultural,” paparnya.
Sebagai informasi, ada 52 perwira tinggi dan menengah yang ditunjuk menjadi anggota tim reformasi. Listyo menunjuk Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Chryshnanda Dwilaksana sebagai ketua tim. (*)

Redaksi Mitrapost.com






