Mitrapost.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU), Diana Kusumastuti telah memberikan respons atas data dan peringatan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait petaka perubahan iklim.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengungkapkan data global yang menunjukkan kenaikan suhu udara telah mencapai level kritis hingga 1,55 derajat Celsius di atas periode pra-industri, menimbulkan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan dan infrastruktur di Indonesia.
Tren kenaikan suhu, perubahan curah hujan dan potensi kekeringan ekstrem dalam 25 tahun mendatang disebut akan sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur.
Menanggapi hal tersebut, Diana sebagai Wakil Menteri PU merespons solusi yang bisa diambil untuk mengantisipasi bahaya tersebut, yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang akan didesain ulang dan diperkuat untuk mengendalikan banjir, penjaminan ketersediaan air dan ketahanan pangan.
Melansir dari CNBC Indonesia, tanggapan tersebut ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Upaya Mitigasi serta Kesiapsiagaan Menghadapi Iklim dan Cuaca Ekstrem di Gedung Multi Hazard Early Warning System (MHEWS) di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Jumat (26/09/2025) lalu.
Lebih jelasnya, beberapa aspek infrastruktur yang perlu diperhatikan dengan serius, di antaranya operasi dan pemeliharaan intensif, peningkatan standar jembatan, antisipasi longsor dan kerusakan jalan.
Konstruksi jalan dan jembatan harus tercatat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diperbarui, dengan memperhitungkan daya serap tanah yang rendah dan limpasan air (overtopping).
Selain itu, akselerasi irigasi seperti pemetaan bendungan baru dan pemetaan ulang untuk pembangunan bendungan, baru menjadi salah satu program prioritas yang harus segera diselesaikan pada 2026.
Untuk hal ini, kawasan yang lebih diperhatikan seperti dalam kawasan rawan kekeringan, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan wilayah selatan Pulau Jawa untuk terus di-update terkait jaminan pasokan air baku. (*)

Redaksi Mitrapost.com