Mitrapost.com – Pengamat telekomunikasi, Kamilov Sagala menilai bahwa pengembangan investasi digital seperti penyediaan program Internet Rakyat ke depannya harus membutuhkan kolaborasi multipihak.
Dalam hal ini yang mengambil peran di antaranya adalah penyedia layanan, pemerintah daerah (pemda), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), beserta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Model investasi kedepannya penting peran Komdigi dan pemda bersama Danantara kolaborasi, agar kesediaan infrastruktur 5G FWA (Internet Rakyat) menjadi nyata,” jelas Kamilov, dikutip dari Bisnis Tekno pada Kamis (27/11/2025).
Hal ini dikarenakan program Internet Rakyat dinilai masih bersifat solusi sementara. Meski dibanderol dengan harga murah sekitar Rp100.000 per bulan dengan kecepatan 100 Mbps, Kamilov menilai jika layanan ini tidak serta-merta dapat menjamin kualitas dan keberlanjutan bisnis.
Tantangan yang signifikan dari perjalanan program Internet Rakyat terlihat pada pengembalian investasi dan kesiapan teknologi bagi model layanan bersubsidi atau berbiaya rendah.
“Pengembalian investasinya berikut teknologi kedepannya menjadi tantangan tidak mudah [mengingat penyesuain tarif maupun subsidi dari regulatornya], sehingga bisa bertahan dengan program dan komitmennya,” ucapnya.
Karena menurut Kamilov, tarif murah pada layanan Fixed Wireless Access (FWA) yang ada di Internet Rakyat menjadi strategi promosi yang seharusnya dibatasi oleh kurun waktu tertentu, meski potensinya mendukung pemerataan akses internet di area yang belum tersentuh jaringan fiber.
Lebih fokusnya, Kamilov juga memprediksi jika persaingan layanan FWA itu tidak akan terasa signifikan dalam satu hingga dua tahun ke depan, tetapi kompetisi akan menguat di sektor penyedia layanan internet (ISP). (*)

Redaksi Mitrapost.com

