Mitrapost.com – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menyebut bahwa sejumlah simpul transportasi nasional mulai dari terminal, jalur rel hingga perlengkapan keselamatan jalan, ikut terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera.
Untuk itu, Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi menegaskan jika sektor transportasi dijadikan sebagai salah satu fokus utama pada upaya pemulihan pascabencana, lantaran peran vitalnya dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi di Pulau Sumatera.
“Kementerian Perhubungan berada pada bidang infrastruktur dengan mandat melaksanakan perbaikan, peningkatan, serta pembangunan kembali prasarana dan sarana transportasi,” jelas Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dikutip dari CNBC Indonesia.
Pada rinciannya, dampak bencana di Provinsi Aceh tercatat berdampak pada sejumlah terminal tipe A maupun B, dua unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, jalur rel kereta api sepanjang 30 kilometer di 65 titik lokasi, serta perlengkapan keselamatan jalan seperti marka, rambu, hingga alat penerangan yang tak luput dari kerusakan.
“Untuk Sumatra Utara, satu terminal tipe A serta jalur rel Medan-Binjai dan Binjai-Besitang terdampak sepanjang 99 kilometer di 88 titik,” katanya, dikutip Kamis (29/01/2026).
Sementara untuk Sumatera Barat, jalur kereta api Padang-Lubuk Alung-Kayu Tanam sepanjang 52 kilometer juga dilaporkan berdampak di sejumlah delapan titik, bersama dengan rusaknya fasilitas keselamatan jalan dan sarana pendukung transportasi lainnya.
Oleh sebab itu, Kemenhub mulai melakukan sejumlah langkah dalam masa tanggap darurat, di antaranya survei perlengkapan jalan, pengoperasian kembali angkutan perintis, hingga perbaikan fasilitas layanan penumpang.
Kemudian, Kemenhub juga memastikan kembali bahwa distribusi bantuan logistik tetap dapat dijalankan melalui jalur laut, udara, maupun kereta api. Salah satu kebijakan krusial yang dilakukan bahkan menyasar hingga pada pembebasan tarif tol laut serta pemberian diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan.
“Kami menetapkan tarif nol rupiah untuk tol laut dan memberikan diskon jasa kepelabuhanan bagi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan,” tegasnya. (*)

Redaksi Mitrapost.com






