Semarang, Mitrapost.com – Wali Kota Semarang Agustina berencana mengubah sistem Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ia menilai, Musrenbang perlu diubah menjadi sistem yang sepenuhnya dapat menampung aspirasi guna mendukung upaya Pemkab dalam membangun fondasi baru perencanaan pembangunan yang aspiratif, akuntabel, dan aman secara hukum.
“Kita bergeser ke sistem yang sekedar memberi angka-anggaran menjadi sebuah sistem yang sepenuhnya aspirasi, melalui metode jemput bola guna menyusun daftar belanja masalah, dan menelaah kebutuhan wilayah secara riil,” ujar Agustina.
Perubahan sistem Musrenbang ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melindungi aparatur dari risiko hukum.
“Kami ingin membuktikan komitmen dalam menjalankan rencana aksi untuk pencegahan korupsi kita juga ingin memastikan bahwa APBD direncanakan benar-benar memberi manfaat,” ujar Agustina.
Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah relokasi pelaksanaan pembangunan fisik dari kecamatan ke dinas terkait. Sehingga para camat dan lurah dapat fokus dalam pelayanan masyarakat dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat.
“Saya ingin bapak dan bu camat lurah kembali pada marwah tugas utama: fokus pada pelayanan masyarakat dan menjadi jembatan aspirasi yang kuat. Biarkan urusan teknis pembangunan, standarisasi material, hingga urusan lelang dikerjakan oleh mereka yang memang ahli di bidangnya,” ujarnya.
Aspirasi masyarakat akan tetap menjadi dasar utama perencanaan pembangunan. Aspirasi warga akan diverifikasi dan diselaraskan dengan perencanaan teknis agar menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Saya tegaskan bahwa suara warga tidak akan hilang. Aspirasi yang muncul dari Rembug Warga tetap menjadi nakhoda pembangunan. Melalui mekanisme sintesis aspirasi yang kita atur dalam Raperwal ini, suara dari tingkat RW akan diproses secara transparan hingga menjadi prioritas pembangunan kota,” paparnya. (Adv)

Redaksi Mitrapost.com






