Pati, Mitrapost.com – Warga Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, menolak pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lapangan.
Bentuk protes itu dilakukan warga dengan menggelar aksi demonstrasi di lapangan Desa Sukobubuk pada Jumat (27/03/2026).
Dalam aksi itu, warga Desa Sukobubuk membawa spanduk bertuliskan “Di lapangan Sukobubuk Tolak Pembangunan KDMP”. Selain itu, warga juga menutup bekas galian untuk pembangunan KDMP.
Perwakilan Warga Desa Sukobubuk, Sulistiyono, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan warga terhadap pembangunan KDMP di lapangan desa. Pasalnya, area tersebut merupakan lahan milik perhutani yang sering dimanfaatkan warga setempat untuk menggelar berbagai acara.
“Kami warga Sukobubuk menolak gedung KDMP di sini, di lapangan sini, karena lapangan ini bermanfaat untuk anak-anak sekolah dan untuk masyarakat untuk acara sedekah bumi, untuk acara 17 Agustus,” jelas Sulistiyono ditemui di lokasi, Jumat sore.
Sebelumnya, Sulistiyono mengaku telah diajak musyawarah terkait pembangunan KDMP itu. Akan tetapi, lanjut dia, dari musyawarah itu tidak ada titik temu.
“Sudah, tetapi belum ada titik temu kemarin,” ucap dia.
Sementara itu, Kepala Desa Sukobubuk, Saman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait. Ia menyampaikan, rencana pembangunan KDMP di lahan tersebut elah mendapatkan persetujuan dari Perhutani. Kendati demikian, belum ada kesepakatan terkait persewaan.
“Persetujuan sudah, tetapi kesepakatan sewanya yang belum, tapi pada prinsipnya Perhutani membolehkan, tetapi Perhutani juga ada aturannya. Artinya, kalau tanah dikerjasamakan, berarti harus ada income (atau) pemasukan,” ujar Saman.
Pemilihan lahan didasarkan pada pertimbangan karena Desa Sukobubuk tidak memiliki sebidang tanah lain yang dianggap memenuhi syarat untuk pembangunan KDMP.
Namun demikian, dengan adanya aksi ini, pihaknya berencana mengadakan rapat desa dengan mengundang warga, termasuk pihak yang menolak bangunan KDMP di lapangan.
“Dalam niat saya setelah Lebaran ini memang saya ingin mengadakan rapat desa semua akan diundang,” katanya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk memberikan solusi terbaik terkait permasalahan ini.
“Kita akan carikan solusi yang terbaik termasuk akan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengadaan tanah,” tandasnya. (*)

Wartawan Mitrapost.com






