Mitrapost.com – Gelombang PHK mengancam Indonesia imbas adanya konflik global. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, PHK besar-besaran berpotensi terjadi dalam tiga bulan ke depan mengingat ada kenaikan harga komoditas energi.
Kenaikan harga energi membuat biaya produksi juga membengkak. Sehingga ada potensi perusahaan akan memilih menekan biaya ketenagakerjaan.
“Kalau dia sudah menekan labor cost atau biaya buruh, maka ujung-ujungnya efisiensi. Ini yang sudah disampaikan oleh para pimpinan perusahaan kepada serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ancaman PHK sudah di depan mata, besar-besaran,” ujarnya dilansir dari Bisnis.com.
Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan langkah antisipasi. Upaya pencegahan PHK telah dibahas dengan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).
Kemnaker juga telah menjalin koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan provinsi hingga kabupaten/kota.
“Berikutnya, Kementerian Keuangan sendiri punya satgas debottlenecking bisnis itu. Kalau ada pengaruh katakanlah yang berdampak ke PHK, kami selalu dilibatkan untuk membahas. Jadi kami pantau,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri.
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang), jumlah PHK sepanjang Januari-April 2026 mencapai 8.389 orang.
“Januari sampai April 2026 sudah ada, datanya [PHK] 8.389 orang dari Barenbang, sampai hari ini,” terangnya. (*)

Redaksi Mitrapost.com






