Mitrapost.com – Penetapan tarif pada kapal yang melintas di Selat Malaka, yang diwacanakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa, direspons langsung oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Irvansyah.
Berkaca pada konsep yang diterapkan seperti Terusan Suez dan Terusan Panama, Irvan menyebut bahwa penerapan wacana tersebut dapat berjalan dengan membutuhkan pendapatan negara dari sejumlah sektor, termasuk perairan.
Dalam hal ini, Terusan Suez merupakan sebuah jalur pelayaran yang menghubungkan antara Laut Tengah dan Laut Merah. Sementara, Terusan Panama dibuat untuk menjadi penghubung antara Samudera Pasifik dengan Samudera Atlantik.
“Itu isu yang baik, seperti Terusan Suez, seperti Terusan Panama itu pakai bayar semua itu. Nah, saya sendiri sudah memiliki konsep untuk mendukung ide Menteri Keuangan seperti itu. Pada saat ini, mungkin kita semua mungkin membutuhkan pendapatan negara dari segala sektor termasuk di perairan,” jelas Irvan, dikutip dari CNN Indonesia.
Pihaknya mengaku telah menyampaikan sejumlah saran strategis kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan pengelolaan Selat Malaka maupun Laut Natuna Utara demi meningkatkan pendapatan negara.
Menurutnya, Pemerintah RI bisa melakukan pemanfaatan terhadap ruang yang ada di sepanjang Selat Malaka dengan pengandaian seperti jalan tol maupun jalan raya yang akan dilintasi oleh banyak kendaraan.
“Kalau kita bayangkan Selat Malaka ini seperti jalan tol atau jalan raya yang besar, sementara kita dipinggir-pinggirnya, masak enggak bikin warung kek, bikin apa pom bensin untuk kita mampir,” katanya, dikutip Sabtu (25/04/2026). (*)

Redaksi Mitrapost.com
