Terkait PP Tata Kelola Ekspor Sawit, Guru Besar IPB Ingatkan Pentingnya Persiapan Industri

Mitrapost.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto mengumumkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA), dalam agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sudarsono Soedomo, memperingatkan tentang pentingnya mempersiapkan industri terkait implementasi regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA termasuk sawit.

“Perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang,” ujar Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antaranews.

Pihaknya juga mengingatkan Pemerintah Pusat terkait kebijakan tersebut agar tidak diterapkan secara tergesa-gesa, karena menimbulkan potensi ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing RI di pasar global, ketika tata kelolanya dinilai belum matang.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” jelasnya, dikutip Jumat (22/05/2026).

Dalam hal ini, Sudarsono sudah memahami dengan benar terkait tujuan Pemerintah Pusat untuk melakukan penguatan di bidang pengawasan ekspor, peningkatan kontrol devisa, serta pencegahan praktik under invoicing dan transfer pricing.

Namun, pihaknya juga menyebut jika selama ini negara telah hadir dengan sangat kuat, melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, hingga sejumlah instrumen pengawasan lainnya.

Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, serta pengawasan digital, sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” katanya. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati