Mitrapost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah disebut meminta dukungan dari Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk melakukan perluasan akses pasar internasional sekaligus penguatan infrastruktur logistik.
Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya saing investasi sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya yang baru, yang nantinya siap menampung relokasi industri dari Vietnam.
Dalam hal ini, Provinsi Jawa Tengah disebut sebagai salah satu tujuan investasi dalam maupun luar negeri, sehingga tengah dipersiapkan untuk menjadi pusat industri padat karya agar dapat bersaing dengan Vietnam.
“Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” ujar Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di tengah penerimaan kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang, Rabu (01/07/2026).
Menurut Gubernur Luthfi, yang terlihat itulah yang perlu untuk dilakukan pengawalan secara bersama, termasuk melalui jejaring diplomasi parlemen yang dimiliki oleh BKSAP DPR RI. Selain itu, persoalan logistik juga dinilai menjadi tantangan berikutnya yang harus dihadapi.
Pada pernyataannya, Luthfi mengatakan bahwa kebutuhan logistik kontainer nasional mencapai hingga kisaran 10 juta per tahun, dengan sekitar 7 juta di antaranya ternyata berasal dari Provinsi Jawa Tengah.
Dari nominal tersebut, sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah diketahui baru dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sementara itu, sekitar 70 persen yang lainnya tercatat masih bergantung pada pelabuhan yang ada di Jawa Timur dan Jakarta.
Oleh sebab itu, Gubernur Luthfi mengajukan dorongan terkait dengan dilakukannya percepatan revitalisasi bagi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port di Kendal dan Batang,” katanya. (*)

Redaksi Mitrapost.com






