Mitrapost.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Republik Indonesia (RI), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan harapannya terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), agar tidak menggelar sayembara penangkapan penjahat jalanan.
Dalam hal ini, pihaknya menilai bahwa upaya sayembara tersebut dapat memicu setiap masyarakat untuk main hakim sendiri.
“Sayembara seperti itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan memancing masyarakat,” ujar Yusril, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (25/07/2026).
Menurut Yusril, kondisi perekonomian masyarakat saat ini yang tengah mengalami kesulitan membuat iming-iming hadiah sayembara Rp5 juta hingga Rp50 juta, membuat mereka berbondong-bondong untuk mempersiapkan diri.
“Orang sudah siap mengasah golok dan bawa pentungan,” ucapnya.
“Kalau boleh saya menyampaikan dengan nasihat dengan segala hormat kepada Pak Gubernur Jawa Barat, sebaiknya jangan membuka sayembara seperti ini karena khawatir akan mendorong masyarakat main hakim sendiri,” jelasnya.
Selain Yuslin, seorang Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga menyampaikan kritik senada dengan mengatakan bahwa sayembara tersebut berisiko melegitimasi tindakan main hakim sendiri di lapangan.
Alih-alih mengadakan sayembara, pihaknya justru memberikan solusi kepada Gubernur maupun Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar untuk berfokus pada tugasnya yaitu penambahan patroli, CCTV terintegrasi, perbaikan penerangan jalan rawan begal, percepat respons laporan, hingga usut tuntas jaringan penadah begal.
“Masyarakat tentu memiliki hak untuk melindungi diri dan orang lain dari ancaman nyata dan segera. Namun penegakan keamanan dan ketertiban hukum tetap merupakan tanggung jawab aparat yang berwenang dan telah terlatih untuk menanggapi situasi semacam itu,” paparnya. (*)

Redaksi Mitrapost.com






